Ketua Vs Wakil Ketua PN Makale Soal Sengketa Pilrek UKI Toraja

Stepanus Patanda
Senin, 10 Februari 2020 | 09:10 Wita | 699 View


Weekendsulsel.com, Tator –Meskipun Rektor terpilih UKI Toraja telah dilantik 3 Pebruari 2020, proses hukum Sengketa Hasil Pilrek ternyata tidak berhenti. Sidang kasus tersebut terus bergulir di Pengadilan Negeri Makale.

Sidang lanjutan bahkan dijadwalkan sehari setelah pelantikan yakni 4 Pebruari lalu dengan agenda sidang Putusan Permohonan Provisi. Kuasa Hukum Penggugat (Prof. Marthen Arie), Ahmad Tawakkal Paturusi, SH, MH, didampingi rekannya, Damang, SH, MH, sempat mencak-mencak sesaat setelah tiba di PN Makale, 4 Pebruari.

Pihaknya, kata Ahmad, kaget mendengar omongan yang dilontarkan Yuli Situru, SH, Panmud Pidana (PP), saat ditemui hari itu. “Masa saya tanya dan konfirmasi sidang hari ini kok PPnya ngomong sidang apalagi. Pelantikan sudah dilaksanakan. Makanya kami minta PPnya menyampaikan kepada Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota kami ingin bertemu. Soalnya materinya sudah dituangkan dalam berita acara sidang yang lalu,” ujar Ahmad setelah sempat mencak-mencak.Tidak lama kemudian, Ketua Majelis Hakim Jahoras Siringoringo, SH, MH, didampingi dua hakim lainnya, menerima kehadiran kedua KH Penggugat tersebut.Mereka diterima di ruang tunggu atau ruang tamu Wakil Ketua PN Makale. Pertemuan yang seharusnya by design sebagai sidang itu hanya memberi klarifikasi atas keadaan hukum pasca pelantikan dan sikap majelis hakim serta agenda sidang berikut.
Pihak Tergugat sendiri, terdiri dari Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (Tergugat I), DR. Octavianus Pasoloran (Tergugat II), Senat UKI Toraja (Tergugat III), serta Panitia Penjaringan dan Seleksi Pilrek UKI Toraja Periode 2020-2025 (Tergugat IV), tidak tampak hadir. Padahal, dalam sidang tersebut, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat menyampaikan tanggapan tertulis, namun dijawab dengan pelantikan.
“Kami kira pelantikan tanggal 5, makanya jadwal sidang hari ini tanggal 4. Ternyata pelantikan tanggal 3 Pebruari untuk menghindari pengambilan sikap resmi,” ujar Ketua Majelis Hakim, Jahoras Siringoringo, SH, MH. Pihaknya, kata Wakil Ketua PN Makale ini, tersinggung dengan langkah yang ditempuh pihak Tergugat melaksanakan pelantikan.
“Sebenarnya kami juga agak tersinggung, karena mereka tidak menghargai proses yang ada. Mereka tidak konsekwen,” ungkap Jahoras. Dia bahkan menyarankan andaikata bisa digelar demo saat pelantikan. Ini dimaksudkan untuk menghalangi pelantikan. Namun usul ini ditampik Kuasa Hukum Penggugat.
“Tapi karena ini sudah terlanjur pelantikan kami rasa sudah tidak relevan bahwa hari ini. Para tergugat juga sekarang tidak hadir. Jadi lebih bagus nanti di pembatalan aja. Pembatalannya aja nanti kita bicarakan. Bukan penundaan lagi,” beber Jahoras menjelaskan.
Pembatalan dimaksud selanjutnya akan dituangkan di dalam Provisi. “Dituangkan di dalam Provisi nanti pembatalan itu,” sebut Ahmad Tawakkal.
Untuk diketahui, Pelantikan Rektor terpilih UKI Toraja telah dilaksanakan 3 Pebruari lalu. Acara ini tanpa dihadiri Ketua dan Sekretaris Dewan Pembina YPTKM serta Ketua Umum Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja, Pdt. Musa Salusu. Kepala LLDIKTI Wilayah IX sendiri hanya diwakili Sekretarisnya, Drs. Andi Lukman, M.Si. Lukman didampingi Staf LLDIKTI, Agus Likulangi.
Anehnya, acara ini justru dihadiri Ketua Pengadilan Negeri Makale, Timotius Djemey, SH. Padahal, secara institusi melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara, telah melarang pelantikan digelar tanggal 5 apalagi 3 Pebruari.
Menanggapi hal ini, Aktivis Toraja Transparansi, Thonny Panggua, kembali angkat bicara. Dia mempertanyakan sikap hukum Ketua PN Makale dan Para Majelis Hakim terhadap persoalan pelantikan Rektor UKI Toraja yang lalu.
Sikap yang ditunjukkan, katanya, terkesan ambigu (standard ganda) antara menunda dan membolehkan pelantikan. Kondisi ini, menurut Thonny, mengindikasikan adanya konflik kepentingan. “Ini perlu didalami yang sebenarnya bagaimana. Transparan saja dan ini harus dibuka apa memang ada conflict of interest sehingga kelihatan tidak singkron antara sikap ketua pengadilan dan majelis hakim,” tegas vokalis anti korupsi ini, via ponsel, Jumat pagi (7/2).
Hal sama disampaikan Kuasa Hukum Penggugat, Ahmad Tawakkal Paturusi. “Menjadi tanda tanya besar kalau Ketua PN Makale hadiri pelantikan padahal beliau yang menentukan komposisi Majelis Hakim dalam perkara ini dan membuatkan penetapan Majelis Hakimnya. Jadi sangat tidak mungkin beliau sebagai Ketua PN Makale tidak tahu adanya perkara ini,” ketus Ahmad, via pesan WhatsApp (WA).
Kehadiran orang nomor 1 di PN Makale itu, tambahnya, diduga karena ada konflik kepentingan. “Kuat dugaan kami sebagai suatu pelanggaran kode etik yang sangat berat sebab jelas acara ini dibuat oleh Pihak yg nyata-nyata berperkara di wilayah hukum pengadilan yang dipimpinnya,” tandasnya.
Pihaknya, kata Ahmad, akan segera melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ini ke Komisi Yudisial (KY). “Bahan laporannya kami sudah siapkan dan segera dalam waktu dekat ini diserahkan ke KY,” tuturnya.
Sidang lanjutan dijadwalkan 13 Pebruari 2020 dengan agenda mediasi. “Tapi itu sisa formalitas karena tadi kita sudah izin gagal (mediasinya),” jelas Ahmad.(*)




BACA JUGA

Tags: